Maret 19, 2011



NUR SYAHRAINI 
25210149
1EB17

PEREKONOMIAN INDONESIA
BAB 4
PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI


A . PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
Kesejahteraan masyarakat dari aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.


Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan social .


B . Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde Baru Hingga Saat IniData yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran kepustakaan dan dianalis dengan menggunakan analisa pertumbuhan. Hasil analisis menunjukan bahwa masa pemerintahan orde lama perekonomian nasional diperhadapkan dengan inflasi yang sangat tinggi yang disebut Hiper Inflastion yang mencapai 500% – 650%.
Pemerintahan orde baru proses pembangunan dilakukan melalui PJP TAHAP I dan II, pelaksanaannya perpelita.Pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan dan Indonesia termasuk salah satu negara ASEAN (Negara di Asia Tenggara) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu 8,2%.
Tahun 1997 – 1998 berawal dari krisis baht di Thailand dan berdampak pada kondisi perekonomian nasional yang berakibat pada krisis multidimensional menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi negatif.Pada tahun berikutnya kondisi perekonomian nasional dapat pulih dan pemerintah berhasil mengendalikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi nol.Kondisi ini diperbaiki terus hingga tahun 2009 dengan menunjukan trend pertumbuhan dari tahun ketahun.
Sejak bulan Maret 1966 keadan perekonomian mengalami porakporanda.
Ketidak mampuan memenuhi kewajiban utang luar negeri,penerimaan eksport yang hanya setengah dari pengeluaran untuk import barang dan jasa,ketidak berdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak,laju inflasi secepat 30 – 50 %,perbulan,serta buruknya
kondisi prasarana perekonomian,dll. Menghadapi keaadan yang demikian parah maka ditetapkan beberapa kebijakan antara lain memerangi hiperinflasi,mencukupkan stok bahan
pangan,merehabilitasi sarana perekonomin, meningkatkan eksport,menciptakan lapangan kerja,mengundang kembali investasi asing.Secara keseluruhan program ekonomi pemerintah orde baru di bagi menjadi dua jangka waktu yang saling berkaitan yaitu: jangka pendek dan
jangka panjang.
Indonesia berada dalam era pembangunan jangka panjang tahap ke
dua yakni kurun waktu 1994-2019. Tahapan pertama pembangunan jangka
menengah adalah Repelita VI tahun 1994-1999. Namun pada akhir tahun
1997 atau awal tahun 1998 terjadi krisis moneter yang menyebabkan
pertumbuhan ekonomi menurun meskipun indonesia telah mengalami suatu
proses pembangunan ekomi yang spektakuler.
Selama periode tahun 1993 –1995 rata –rata pertumbuhan ekonomi pertahun antara 7,3 % hingga 8,2 % menyebabkan indonesia termasuk negara di ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rata-rata pendapatan nasional perkapita
naik pesat pertahun pada tahun 1993 dalam dolar Amerika Serikat sudah
melewati angka 800 tetapi akibat krisis PN perkapita menurun drastis ke 640
dolar tahun 1998 dan 580 dolar Amerika Serikat tahun 1999.




C . Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sector atas dasar harga berlaku menunjukan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun dan tig sector utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai peranan sebesar 55,9 persen pada tahun 2006
Pengangguran terbuka per Agustus 2006 mencapai 10,93 juta orang atau 10,28% angkatan kerja. Masalah kepemerintahan tahun 2007 mafsih tetap masalah kendala penerapan UU dan Presiden berfikir keras untuk mengatasi hambatan pelaksanaan. Diramalkan sepanjang tahun 2007, Presiden akan aktif ”campur tangan” mengatasi kemacetan pelaksanaan UU atau program tertentu, melakukan intervensi simpatik kepada departemen fungsional dan daerah otonom.
Dapat disimpulkan bahwa kepemerintahan tahun 2006 juga ditandai oleh senjang konsep kebijakan pemerintah di atas kertas dengan implementasi lapangan , akan mendorong reformasi birokrasi sepanjang 2007 dan pembentukan tim independen diluar pemerintah yang akan melacak apakah suatu kebijakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memberi rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Tahun 2007 adalah ”jendela peluang” bagi pemerintahan untuk berprestasi, namun kemungkin kecil dapat dimanfaatkan Presiden. Stabilitas keamanan relatif baik sepanjang 2006, harap-harap cemas dapat berlanjut tahun 2007. Disamping bencana alam, kecelakaan transportasi udara/laut dan flu burung, terorisme tetap menjadi ancaman serius dan agenda perburuan Noordin M.Top yang dianggap kepolisian RI setara kaliber dengan Dr.Azahari akan tetap dilanjutkan Polri.






D . Perubahan Struktur Ekonomi
Perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi stryktural, dapat didefisinikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling tekait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negri (ekspor dan inpor), AS ( produksi dan menggunakan faktor-faktor produksi yang diperlukan mendukung proses pembanggunan ekonomi yang berkelanjutan) .


Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain :


- Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
- Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
- Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.
- Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan
- Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.
- Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus
- Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah
- Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor
Struktur perekonomian adalah besar share lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Biasanya terdapat hubungan antara lapangan usaha dan penduduk suatu daerah. Menurut Teori Lewis, perekonomian suatu daerah harus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB.


Sumber :
Tambunan, Tulus T. H. 2009. Perekonomia Indonesia. Ghalia Indonesia : Jakarta. 
www.financeplanet.info/135606,id-bab-3-pdb-pertumbuhan-dan-perubahan-struktur-ekonomi.htm

NUR SYAHRAINI 
25210149
1EB17

PEREKONOMIAN INDONESIA 

BAB 2/3
SEJARAH EKONOMI INDONESIA
 SEJAK ORDE LAMA HINGGA ORDE BARU

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
  • Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
  • Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
  • Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
  • Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
  • Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
  • Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
  1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
  2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
  3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
  4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr. Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
  5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
  1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
  2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
  3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
  1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
  2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.




Sumber :
Tambunan, Tulus T. H. 2009. Perekonomia Indonesia. Ghalia Indonesia : Jakarta. 
www.denyrendra.net/.../perekonomian-indonesia-dari-mulai-orde-lama-sampai-sekarang -
http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/

NUR SYAHRAINI 
25210149
1EB17


PEREKONOMIAN INDONESIA
BAB 1
SISTEM EKONOMI INDONESIA


A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI
Sistem adalah sekumpulan unsur, unsur – unsur tersebut memiliki fungsi yang saling terkait dalam aktivitasnya untuk mencapai suatu tujuan. Ekonomi adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan usahanya dalam memenuhi kebutuhannya demi mencapai kesejahteraan, yang meliputi 3 kegiatan utama, yaitu : produksi, distibusi, dan konsumsi. Jadi sistem ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem/fungsi yang digunakan oleh sebuah negara guna melaksanakan aktivitas perekonomiannya demi terwujudnya tujuan negara(bersama), yaitu terciptanya kesejahteraan/kemakmuran rakyat.
B. PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA
1. Masa Penjajahan
Saat masih dalam penjajahan, perekonomian Indonesia dikuasai oleh negara asing(penjajah). Saat masa penjajahan Belanda, VOC didirikan untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. VOC memiliki Hak Octrooi, yang berisi :
a. Hak mencetak uang
b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c.Hak menyatakan perang dan damai
d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Oleh karena itu, pada saat Belanda menjajah Indonesia, perekonomian Indonesia dikuasai Belanda sepenuhnya.
2. Orde Lama
* Setelah Kemerdekaan kondisi perekonomian Indonesia sangat buruk, terjadi inflasi yang sangat tinggi karena ada 3 mata uang yang berlaku di Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a. Program Pinjaman Nasional, Mentri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP melakukan pinjaman ke negara lain pada bulan Juli 1946.
b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c. Konferensi Ekonomi pada Februari 1946 dengan tujuan memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah – masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang,  serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada 19 Januari 1947
e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) pada tahun 1948 dengan cara mengalihkan individu bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik.
* Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Pada masa ini, sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia menggunakan prinsip – prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar, padahal pada kenyataannya pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi saat itu, antara lain :
a. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai mata uang (sanering) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan semangat berwirausaha para pengusaha pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada importir pribumi serta memberikan kredit pada pengusaha pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) , yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e. Pembatalan sepihak atas hasil perjanjian KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha – pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan – perusahaan tersebut.
* Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (semuanya diatur oleh pemerintah). Sistem ini diharapkan dapat membawa Indonesia pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kebijakan – kebijakan tersebut antara lain :
a. Devaluasi -> pada 25 Agustus 1959 pemerintah menurunkan nilai uang sebagai berikut : uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50,00; uang kertas pecahan Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00; dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.
b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang – barang naik 400%.
c. Devaluasi -> pada 13 Desember 1965 pemerintah menjadikan uang senilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00 sehingga uang Rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang Rupiah lama, tetapi di masyarakat uang Rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya, pada masa ini banyak proyek – proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
3. Masa Orde Lama
Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia ditujukan pada pembangunan dalam segala bidang namun dalam kenyataannya perekonomian Indonesia malah semakin parah karena KKN.
4. Masa Reformasi
* Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver – manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan – kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
* Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain : masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
* Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
Masalah – masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
* Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang – bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti ribut saat mengantri yang bahkan berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang – undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan Bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda – agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dengan miskin menajam dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain : pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI) sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri tetapi di lain pihak, kondisi ekonomi dalam negeri masih kurang kondusif.


Sumber :
Tambunan, Tulus T. H. 2009. Perekonomia Indonesia. Ghalia Indonesia : Jakarta.
elearning.gunadarma.ac.id/.../perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

Desember 03, 2010

Barcelona Lumat Madrid

Rekor tidak terkalahkan Real Madrid dari 12 pertandingan terakhir di kompetisi domestik akhirnya tumbang dalam duel El Clasico setelah Barcelona melumat mereka lima gol tanpa balas di Stadion Nou Camp, Senin (29/11).
Dengan demikian Barcelona resmi menggeser tampuk klasemen sementara dengan perbedaan dua poin yang kini mengoleksi 34 angka dari 13 pertandingan.

Kali ini kehebatan pelatih asal Portugal Jose Mourinho sama sekali tidak terlihat di pertandingan ini dan strategi serta taktik permainan yang diterapkannya pun tidak berkembang sama sekali.

Dengan demikian rekor kemenangan Barcelona atas Madrid dalam beberapa musim terakhir terus dipertahankan dan pekerjaan berat masih harus diemban oleh Mourinho dalam beberapa laga ke depan.

Lionel Messi mengawali peluang ke gawang Real Madrid saat pertandingan belum genap lima menit, setelah menerima umpan sang kapten Carles Puyol, Lionel Messi langsung melepaskan tendangan melengkung ke arah gawang dan beruntung Madrid tidak kebobolan karena bola masih mengenai mistar dalam.

Lini belakang Madrid tercengang saat pertandingan baru berjalan sembilan menit, saat tendangan Andres Iniesta yang mengenai Marcelo langsung diamankan oleh Xavi Hernandez untuk menjebol gawang Iker Casillas.

Madrid mencoba membangun serangan tidak lama kemudian dan Angel Di Maria memperolehnya setelah tendangannya dari luar kotak penalti masih dapat digagalkan oleh Victor Valdes.

Eric Abidal hampir saja menjebol gawangnya sendiri saat berupaya membuang bola hasil umpan tarik Cristiano Ronaldo, beruntung Valdes masih dapat menghalaunya dan hanya menghasilkan tendangan penjuru.

Lini belakang Madrid kembali kebobolan di menit ke-18 saat tusukan David Villa dari sisi kiri tidak dapat diselamatkan dengan baik oleh Casillas sehingga bola muntah dengan dingin langsung diceploskan oleh Pedro Rodriguez.

Insiden kecil sempat mewarnai pertandingan ini saat Guardiola tidak memberikan bola kepada Ronaldo di pinggir lapangan dan mantan punggawa Manchester United itu pun secara tidak terpuji sedikit mendorong Guardiola. Beruntung kejadian ini tidak membuat wasit Itturalde Gonzalez mengeluarkan kartu kepadanya.

Diistirahatkannya Gonzalo Higuain di paruh pertama membuat Real Madrid seperti kehilangan naluri ketajamannya walau Karim Benzema yang menggeser posisinya di pertandingan ini tidak memiliki peluang yang membahayakan sama sekali dalam 45 menit pertama.

Selepas istirahat, pelatih Real Madrid Jose Mourinho melakukan pergantian dengan menarik Mesut Ozil dan menggantikannya dengan Lassana Diarra.

Tidak lama kemudian gawang Madrid kembali mendapatkan ancaman saat aksi individu Lionel Messi melewati sejumlah bek Madrid namun sayang tendangannya masih membentur pagar pertahanan dan bola muntah pun juga tidak dapat disempurnakan David Villa.

Mimpi buruk anak-anak asuhan Jose Mourinho berlanjut di paruh kedua, saat umpan brilian Messi kepada David Villa dengan cerdik berhasil melepaskan diri dari jeratan off-side dan Villa pun menceploskan bola ke sudut kiri gawang.

Lini pertahanan Madrid benar-benar dibuat kocar-kacir. Hanya berselang tiga menit saja dari gol ketiga, David Villa kembali mengasah ketajamannya dengan kaki kanannya setelah lagi-lagi Messi mengirimkan umpan terobosan yang sangat apik.

Intensitas serangan anak-anak asuhan Pep Guardiola patut diacungi jempol dalam kurun waktu satu jam permainan dan beberapa kali mereka dengan leluasa menerapkan alur bola yang sangat cepat, sehingga menyulitkan Madrid untuk mengembangkan permainannya.

Konsentrasi pemain-pemain Madrid benar-benar kehilangan kendali dimana setidaknya pelanggaran lebih banyak dilakukan ketimbang serangan ke lini pertahanan Barcelona.

Kejelian pelatih Guardiola yang memasukkan dua pemain muda Bojan Krkic dan Jeffren berbuah hasil manis di menit-menit akhir setelah umpan tarik Bojan dari sisi kanan diteruskan dengan satu sentuhan oleh Jeffren.

Rasa frustrasi Ramos terlihat di pertandingan ini setelah ia diganjar kartu merah langsung oleh wasit karena dengan sengaja melakukan pelanggaran kepada Messi sehingga memicu tensi menjelang berakhirnya pertandingan kian panas.

Setidaknya Ramos bisa terkena hukuman tambahan mengingat ia beberapa kali melakukan tindakan tidak terpuji baik kepada Puyol maupun Xavi Hernandez. 

Ronaldo Optimistis Menang

Sayap Real Madrid Cristiano Ronaldo optimistis timnya akan dapat memetik kemenangan ketika dijamu Barcelona pada laga lanjutan La Liga.
Madrid saat ini masih memuncaki klasemen La Liga dengan belum menelan satu kekalahan. Madrid cuma unggul satu poin dari Barca.

Menjelang duel menentukan tersebut, Ronaldo yakin timnya bisa menang di Nou Camp sehingga memperbesar peluang menjuarai La Liga musim ini

"El Clasico mungkin akan menentukan tapi kami masih belum tahu. Yang jelas kami ingin memenangkan pertandingan ini," ujar Ronaldo.

"Kami tahu ini pertandingan yang sangat penting dan kami akan optimistis dalam upaya kami mencari kemenangan," sambung Ronaldo.

Ronaldo juga berharap cerita buruk Madrid di Nou Camp yang mana musim lalu mereka kalah 0-1 akan berubah pada pertemuan kali ini.

"Saya berharap ceritanya akan berubah musim ini. Kami belum menelan kekalahan sekalipun yang mana penting karena memberi kami kepercayaan diri. Kami tahu itu akan menjadi laga yang sulit tapi kami membuktikan merupakan tim solid. Saya merasa yakin dan berharap mendapat hasil bagus," tegas Ronaldo.

UEFA Hukum Mourinho dan Madrid


Komisi Disiplin UEFA menjatuhkan hukuman skorsing kepada pelatih Real Madrid Jose Mourinho karena menyuruh pemainnya mendapat kartu merah dengan sengaja.
Pelatih asal Portugal itu dinyatakan bersalah memerintahkan bek Sergio Ramos dan gelandang Xabi Alonso untuk mendapat kartu kuning kedua saat Madrid menang 4-0 atas Ajax Amsterdam di laga lanjutan Liga Champions pekan lalu.

Mourinho mendapat skorsing satu laga di arena Liga Champions. Bila kembali melakukan tindakan tak terpuji itu lagi dalam kurun tiga tahun mendatang maka hukuman satu laga sudah menanti Mourinho.

Dalam laga tersebut Alonso dan Ramos mendapat kartu kuning kedua di penghujung pertandingan akibat membuang-buang waktu. Anehnya keduanya sama sekali tidak melakukan protes. Ramos bahkan sempat menyalami wasit.

Kejadian ini membuat UEFA melakukan penyelidikan karena ada dugaan Ramos dan Alonso sengaja mencari kartu merah agar catatan kartu mereka bersih saat memasuki babak knock-out.

Mourinho sendiri membantah sengaja menyuruh pemainnya. Namun rekaman televisi menunjukkan ia memerintahkan kedua pemainnya itu dari bangku cadangan sebelum Alonso dan Ramos menerima kartu kuning kedua.

Selain di skorsing, Mourinho juga diharuskan membayar denda 40.000 euro. Real Madrid juga didenda 120.000 euro.

UEFA juga mendenda empat pemain Madrid. Ramos dan Alonso harus membayar 20.000 euro. Sedangkan kiper Iker Casillas dan pemain cadangan Jerzy Dudek didenda 10.000 dan 5.000 euro atas perannya membantu Mourinho mengirimkan pesannya kepada Ramos.

Kartu merah untuk Ramos dan Alonso sendiri tetap berlaku sehingga keduanya akan absen di laga pamungkas Grup G saat bersua Auxerre, sama seperti Mourinho. Madrid memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan banding.